30 Resume Soal Center Point - 26 December 2014 - Tutorial Berbagai Cara - Berita Online - Bisnis Online - Updated Daily New PTC Sites (Top,Trusted,Elite,Legit,)
Home » 2014 » December » 26 » 30 Resume Soal Center Point
7:39 PM
30 Resume Soal Center Point

Komisi A Berikan 30 Resume Soal Center Point

 

MEDAN

Setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi A DPRD Medan akhirnya mengambil kesimpulan mengenai permasalahan Center Point.

 

Komisi yang membidangi hukum itu mengeluarkan 30 resume tentang tanah di Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur kepada Pelaksana Harian Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu, Selasa (23/12).

 

"Kita berharap resume tersebut dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah memproses perubahan peruntukan Center Point," jelas Ketua Komisi A DPRD Medan, Ratna Sitepu.

 

Pada point pertama (1) disebutkan bawha tanah PT KAI atau eks Het Gouverment Van Nederlands Indie (GVNI) yang berada di Kelurahan Gang Buntu memiliki luas 70.316 m2 yang terbagi atas tiga bagian (a) 13.578 m2, (b) 34.776 m2, dan (c) 22.377 m2.

 

Dimana pada tahun 1982 telah terjadi Ruislag dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dengan melibatkan pihak swasta dengan luas tanah (b) 34.776 m2.

 

Sedangkan point kedua (2), dinyatakan tanah dalam Goondkart adalah berstatus Recht Van Eigendom atas nama Het Gouverment Van Nederlands Indie (GVNI) telah diperuntukkan bagi PT KAI sebagaimana diuraikan dalam lampiran neraca pembukuan posisi per 31 Mei 1999 pada saat peralihan status dari PERUMKA menjadi PT KAI.

 

Selanjutnya pada point lima belas (15) yang menyebutkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A dengan BPN Kota Medan 21 November lalu, menyatakan tanah A+C masih tercatat sebagai asset PT KAI yang merupakan asset negara, serta harus dilakukan penghapus bukuan activa.

 

Point enam belas (16) menyatakan hasil kunjunang ke kantor PT KAI Pusat yang berada di Bandung 9 Desember 2014, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak memiliki wewenang untuk menghapusbukukan activa, karena diatut oleh Kementrian BUMN.

 

Point tujuh belas (17), hasil kunjungan kerja ke Kementrian BUMN 11 Desember 2014, menyatakan tanah A+C masih tercatat sebagai aset negara. Dimana negara akan berupaya mempertahankan aset yang telah dikuasai pihak lain. Dimana 70 persen kasus penyerobotan aset negara terjadi di Kota Medan, termasuk tanah Pelindo di Belawan, Tanah PTPN di Putri Hijau (JW Marriot Hotel) serta tanah di Jalan Jawa.

 

Pada point dua puluh (20), setelah RDP dengan PT ACK 15 Desember 2014, Komisi A DPRD Medan menyarankan kepada PT ACK untuk menunda proses perubahan peruntukan terlebih dahulu, dan kepada DPRD Kota Medan untuk tidak memperoses perubahan peruntukan tanah seluas 22.377 m2 (c) di Jalan Jawa.

 

"Kami menghimbau kepada seluruh anggota DPRD Medan untuk bekerja sesuai dengan aturan, bukan berdasarkan tekanan,"tambah Sekretaris Fraksi Hanura itu.

 

Politisi Berhijab itu menambahkan, di internal fraksi Hanura juga sudah pernah dibahas mengenai permohonan perubahan peruntukan center point.

 

"Hasilnya, Fraksi Hanura juga sependapat dengan Komisi A, yakni untuk menunda perubahan peruntukan Center Point sampai kasus hukum pidana maupun perdata selesai,"ungkap Ratna.

 

Wakil Ketua Komisi A Hendrik Halomoan Sitompul juga sangat mengharapkan kepada unsur pimpinan DPRD Medan untuk mempertimbangkan hasil resume yang disampaikannya.

 

Apa yang disamapaikan Komisi A, kata dia, hendaklah menjadi seluruh pertimbangan Komisi yang ada. Akan tetapi dirinya, enggan mencampuri terlalu jauh apa yang sedang dilakukan Komisi lain terkait permohonan perubahan peruntukan Center Point.

 

Disinggung mengenai kemungkinan penolakan resume Komisi A oleh unsur pimpinan, Politisi Demokrat itu enggan berandai-andai. "Saya tidak suka berandai-andai, dan terlalu mencampuri urusan orang lain, jadi kita tunggu saja rekomendasi dari unsur pimpinan,"terang Bendahara Fraksi Demokrat DPRD Medan itu.

 

Terpisah, Pelaksana Harian Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu mengatakan hasil resume Komisi A akan disampaikan terlebih dahulu kepada seluruh unsur pimpinan.

 

Dimana setelah itu, dijadwalkan untuk rapat lintas Komisi mengenai resume yang dikeluarkan Komisi A tentang sengeketa lahan Center Point.

 

Bukan hanya itu, menurut Burhanuddin, alangkah lebih baik perwakilan Komisi, Pimpinan Fraksi, serta unsur pimpinan melakukan konsultasi kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kementrian BUMN atas putusan MA yang memenangkan PT ACK.

 

"Kita perlu tahu apa pendapat MA, karena sudah satu tahun proses PK ini berlangsung tanpa ada keputusan,"ujar Penasehat Fraksi Demokrat DPRD Medan itu.

 

Dirinya kembali meyakini bahwa lambatnya putusan MA dikeluarkan, karena adanya 17 novum (bukti baru) yang diajukan oleh Kementrian BUMN.

"Dasar permohonan perubahan peruntukan itu alas hak, dan itu adalah sertifikat kepemilikan, itu harga mati,"tukasnya.

Category: Berita Online | Views: 471 | Added by: fztm | Tags: 30 Resume, Komisi A, Center Point | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]