5 Camat Salahkan NJOP - 7 January 2015 - Tutorial Berbagai Cara - Berita Online - Bisnis Online - Updated Daily New PTC Sites (Top,Trusted,Elite,Legit,)
Home » 2015 » January » 7 » 5 Camat Salahkan NJOP
6:33 PM
5 Camat Salahkan NJOP

Tak Bisa Maksimalkan PAD

5 Camat Kompak Salahkan NJOP

 

MEDAN

Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak mampu memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi bangunan (PBB) dua tahun terakhir.

Namun, pihak Kecamatan nampaknya enggan dijadikan kambing hitam karena tidak mampu mendongkrak perolehan PBB. Bahkan lima Kecamatan yang realisasi PBB nya minim malah balik mengkambing hitamkan Dinas Pendapatan (Dispenda) yang dianggap salah menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP).

"Salah satu alasan mengapa banyak masyarakat yang enggan membayar PBB yakni nilai NJOP-nya terlalu tinggi," ujar Camat Medan Johor, Khoirudin ketika dikonfirmasi, Selasa (6/1) siang.

Diakuinya selain nilai NJOP yang terlalu tinggi, minat masyarakat untuk membayar PBB memang sangat minim, maka dari itu dirinya juga akan gencar melakukan sosialisasi kembali kepada masyrakat mengenai pentingnya membayar PBB.

Bukan hanya itu, dia menilai banyak data wajib pajak (WP) yang saling tumpang tindih, dimana pajak induk tidak dihapuskan, padahal objek pajak tersebut sudah dipecah-pecah.

"Contohnya ketika tanah kosong dibangun perumahan, tentunya setelah dibangun wp nya dipecah, namun dispenda tidak menghapus wp induk tersebut," sebut Camat yang memperoleh peringkat 4 terburuk realisasi PBB itu.

Camat Medan Selayang, Sutan Tolang Lubis juga mengaku demikian. ia juga sempat menerima keluhan dari beberapa warga mengenai tingginya NJOP. Walaupun begitu, ia akan tetap berusaha pada 2015 agar perolehan PBB mengalami peningkatan.

"NJOP yang begitu tinggi sempat dikeluhkan masyarakat, tapi ini tidak boleh jadi alasan, saya akan terus lakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk membayar PBB," jelasnya.

Mantan Camat Medan Baru itu menambahkan, di Kecamatan Medan Selayang masih banyak tanah yang tidak aktif atau dibiarkan begitu saja. Sehingga, si pemilik tanah enggan membayar PBB, dan baru bersedia membayar PBB setelah ingin menjual tanah tersebut.

"Ini yang perlu kita tekankan kepada masyakarat, betapa pentingnya membayar PBB,"sebutnya.

Senada, Camat Medan Denai, Hendra Asmilan juga tidak menampik besarnya penetapan NJOP oleh DIspenda mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar PBB.

"Keluhan itu tetap ada,"bilangnya.

Untuk mensiasatinya, Hendra mengaku akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesaat setelah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dibagikan.

"Jadi seluruh kepala lingkungan langsung mempertanyakan kepada warganya tentang membayar PBB, jadi realisasi target akan dievaluasi setiap pekan, sehingga perkembangan realisasi pembayaran PBB dapat dilihat setiap hari,"jelasnya.

Selain itu, ia ingin menekankan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB serta membayar PBB tidak perlu menunggu jatuh tempo. "Ini yang salah, dan perlu dikoreksi, selama ini masyarakat beranggapan pembayaran PBB menunggu jatuh tempo," imbuhnya.

Camat Medan Tuntungan, Geloka PK Ginting juga beralasan minimnya minat masyarakat membayar PBB diwilayahnya, lebih disebabkan karena banyak tanah yang tidak produktif.

Selain itu, ia beralasan besaran Nilai Jual Objel Pajak (NJOP) yang ditetapkan Dispenda Medan juga terlalu besar. "Di Medan Tuntungan masih ada harga tanah Rp100 ribu permeter, sedangkan NJOP nya lebih dari Rp250 ribu,"kilah Gelora.

Bukan hanya itu, Gelora menyatakan bahwa masyarakat diwilayahnya banyak yang menggunakan tanahnya hanya untuk berladang dengan menanam sayur maupun buah-buahan.

Hasil pertanian tersebut, tidak sebanding dengan jumlah PBB yang telah ditetapkan oleh Dispenda Medan. "Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Medan Tuntungan malas membayar PBB, salah satunya Dispenda keliru menetapkan NJOP,"jelasnya.

Kedepan, sebelum surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dibagikan, ia akan melakukan kajian bersama seluruh Lurah, Kepala Lingkungan serta perwakilan Dispenda untuk membahas besaran NJOP yang menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya perolehan PBB diwilayahnya.

"Untuk di Medan ada dua Kecamatan yang secara bergantian menempati peringkat dua terburuk perolehan PBB yakni Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Selayang,"tutur Camat yang memperoleh peringkat terbawah untuk realisasi penerimaan PBB itu.

Camat Medan Marelan, Parlindungan Nasution juga mengungkapkan hal yang sama. Dijelaskannya, banyak tanah diwilayah kerjanya belum dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga menjadi tanah tidak produktif.

"Lonjakan NJOP yang terlalu tinggi juga menjadi alasan masyarakat," sebutnya.

Parlindungan mengaku dirinya baru satu bulan terkhir bertugas di Kecamatan Medan Marelan, maka dari itu ia akan memetakan terlebih dahulu wilayah atau kelurahan mana saja berdasarkan realisasi PBB.

Sebab, kata dia, ada satu kelurahan yang masyarakatnya berpenghasilan sebagai nelayan, namun kesadaran untuk membayar PBB cukup tinggi mencapai 76 persen. "Ini tentu perlu diberikan apresiasi, jadi kita harus petakan wilayahnya. Ketika saya menjabat Camat Medan Kota, realisasi perolehan PBB cukup tinggi dan terbaik kedua di Kota Medan, mungkin itu salah satu alasan pimpinan memutasi saya kewilayah Marelan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB," urainya.

Kepala Dinas Pendapatan Medan, M Husni megaku realisasi perolehan PBB 2014 sebesar 82 persen dari target secara keseluruhan Rp365 Miliar.

Ia menyebutkan,5 Kecamatan yang memperoleh nilai terburuk pada rapat evaluasi perolehan PBB pada 17 Desember 2014 lalu tidak dapat berbuat banyak dan memperbaiki peringkatnya dari sisi realisasi penerimaan PBB.

"5 Kecamatan yang terburuk tetap, Kecamatan Medan Denai, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Marelan dan Medan Tuntungan,"sebutnya.

Mantan Kabag Umum itu menyatakan bahwa 5 Camat yang menyalahkan tingginya NJOP yang membuat realisasi penerimaan PBB minim hanya mencari kambing hitam. Sebab, pihaknya menghitung NJOP sesuai dengan nilai pasar yang ada dilapangan. "itu hanya alasan klasik, bukan itu pangkal permasalahannya," bilangnya.

 

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Muhammad Nasir menyayangkan bahwa perolehan PBB selama dua tahun terakhir tidak dapat berjalan maksimal. Ia meyakini penyebab utama tidak maksimalnya perolehan PBB, karena sosialisasi yang kurang kepada masyrakat.

 

Nasir meminta kepada Dispenda Medan untuk memetakan wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB berdasarkan kemampuan keuangan masyarakat.

 

"Ada kategori tidak mampu, mampu , dan sangat mampu, setelah dipetakan, barulan Dispenda Medan dapat bertindak dan mengambil langkah terhadap wp yang menunggak pembayaran PBB,"jelasnya.

 

Bahkan, dirinya mencurigai banyak WP yang masuk kategori sangat mampu menunggak PBB sehingga merugikan Kota Medan. "Dispenda belum pernah mempublikasikan data perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menunggak pajak, dan ini perlu dipertanyakan,"papar mantan anggota DPRD Sumut itu.

 

Dengan mempublikasikan perusahaan yang menunggak pajak, Nasir yakin akan memberikan efek jera yang luar biasa. Bukan hanya itu, setelah Dispenda Medan dapat berkordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang menunggak PBB dengan mencabut izinnya.

 

"Perlu ada sanksi tegas kepada wp yang nakal, apabila Dispenda Medan ingin memaksimalkan perolehan PAD, memang untuk mendukung itu perlu dibuat sebuah payung hukum, dan ini untuk jangka panjang,"tegasnya.

 

 

 

 

Grafis 5 Kecamatan Terendan Yang Perolehan PBB Minim

Data Pertanggal 17 Desember 2014

1. Medan Denai (Hendra Asmilan)

Total Target

STTS.    : 25.758

Penerimaan : Rp5.543.884.511

Realisasi

STTS : 17.480

Penerimaan : Rp3.607.847.422 (65,08%)

 

2. Medan Johor (Khoiruddin Rangkuti)

Total Target

STTS.    : 33.673

Penerimaan : Rp19.613.976.330

Realisasi

STTS : 21,872

Penerimaan : Rp12.048.913.430 (61,43 %)

 

3. Medan Marelan (Parlindungan Nasution)  

Total Target

STTS.    : 31.145,

Penerimaan : Rp8.958.091.397

Realisasi

STTS : 16.585

Penerimaan : Rp5,101.026.522 (56,94 %)

 

4. Medan Selayang (Sutan Tolang Lubis)

Total Target

STTS.    : 27.262

Penerimaan : Rp22.884.110.260

Realisasi

STTS : 17.255

Penerimaan : Rp11,726.128.790

(51,24 %)

 

5. Medan Tuntungan (Gelora PK Ginting)

 

Total Target

STTS.    : 27,262.

Penerimaan : Rp15,936.735.991

Realisasi

STTS : 17.274

Penerimaan : Rp11.726.128.790

(47,07%)

Category: Berita Online | Views: 963 | Added by: admin | Tags: Pad, 5 Camat, NJOP | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]