Konsekuensi Dari Sistem Pembayaran Online PDAM Tirtanadi - 8 December 2014 - Tutorial Berbagai Cara - Berita Online - Bisnis Online - Updated Daily New PTC Sites (Top,Trusted,Elite,Legit,)
Home » 2014 » December » 8 » Konsekuensi Dari Sistem Pembayaran Online PDAM Tirtanadi
11:53 PM
Konsekuensi Dari Sistem Pembayaran Online PDAM Tirtanadi

Konsekuensi Dari Sistem Pembayaran Online PDAM Tirtanadi

Tarif Rekening Air Harus Turun 

 

MEDAN

Sistem pembayaran rekening secara online yang diberlakukan PDAM Tirtanadi sejak November 2014, tidak melalui persetujuan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) selaku pemilik perusahaan.

Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi, mengatakan sistem pembayaran melalui perbankan dan jasa pos disepakati dengan kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan sejumlah bank dan kantor pos. Berdasarkan penelusurannya, sistem pembayaran ini diduga kuat melanggar Perda No 10/2009, Pasal 16 huruf h yang menyebutkan, Tirtanadi dalam melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan gubernur atas  pertimbangan Dewan Pengawas.

"Secara hukum dimaknai proses perjanjian kerjasama Tirtanadi dengan perbankan/pos dan penerapan transaksi online mesti mendapat persetujuan gubernur sebagai pemegang saham/pemilik. Sekaligus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas. Tapi saat kerjasama ditandatangani, dan kebijakan itu diterapkan, Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi tidak ada (belum dilantik). Jadi tidak yang mengusulkan meminta persetujuan ke Gubsu," ungkapnya.

Dia menambahkan, ketika penagihan rekening air secara door to door dihentikan, dan pelanggan diminta membayar rekening air di loket-loket Cabang PDAM Tirtanadi dan di bank, sebenarnya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Biaya penagihan rekening air secara manual (door to door), telah masuk dalam struktur kenaikan tarif pada 2013.

"Secara nominal ada biaya hubungan langganan sebesar Rp18 miliar yang diperuntukkan guna menagih rekening itu. Pertanyaannya, ke mana dan untuk apa uang sebesar Rp18 miliar itu dipergunakan, pasca-sistem pembayaran online?," tegasnya saat dihubungi Wartawan, Senin (8/12).

Menurut dia, BPK atau BPKP perlu turun tangan untuk mengaudit keberadaan uang sebesar Rp18 miliar dimaksud dikaitkan dengan kedudukannya sebagai biaya hubungan langganan. Dia mengatakan, jika pun nantinya Tirtanadi berhasil menjalankan pembayaran online ini, maka sebagai konsekuensinya, harus ada penyesuaian tarif air.

"Konsekuensinya, tarif air harus diturunkan. Sebab dalam struktur tarif, biaya hubungan langganan ini harusnya dihapuskan. Karena tidak ada lagi petugas yang menagih rekening air itu ke rumah-rumah. Karena sesuai aturan uang itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Sulaiman Hasibuan, membenarkan Perda No 10/2009 itu. Menurutnya, setiap kerjasama BUMD dengan pihak ketiga, harus ada persetujuan dari Gubernur selaku pemilik melalui Dewan Pengawas sebelum dijalankan. "Apakah itu sudah ada persetujuan, Saya belum mengetahuinya. Nanti coba saya koordinasikan dengan Biro Perekonomian yang menjadi leading sector pengawasan BUMD," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/12).

Dikatakan Sulaiman, kebijakan untuk mengalihkan ke pembayaran langsung pada sistem online (jasa bank dan pos), sebenarnya cukup baik. Namun jika ada dugaan itu tanpa persetujuan Gubsu, yang perlu dilakukan adalah PDAM Tirtanadi meminta persetujuan Gubsu. "Sudah berjalan, tapi saya dengar masih bermasalah. MoU sudah ada tapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih satu bank yang jalan," terangnya.

Disebutnya, jika saat ini kebijakan pembayaran online itu sudah berjalan, maka tidak perlu dihentikan (stanvas). Cara yang terbaik kata dia, adalah dengan mempercepat agar kebijakan yang ada tersebut disesuaikan dengan regulasi dan dasar hukum yang ada. "Saya pikir kalau PDAM Tirtanadi mau, disegerakan saja. Saya kira Gubsu akan memelajari itu," tutupnya. (prn)

 

Terkait PDAM Tirtanadi, Kembalikan ke Sistem Manual

 

 MEDAN- Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanai diminta untuk menghentikan sementara sistem pembayaran tagihan rekening air secara online yang membebani pelanggan dengan biaya administrasi bank. Pasalnya teknologi yang coba diberlakukan perusahaan ini tidak menambah kemudahan dalam melakukan pembayaran.

 

 Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut soal kebijakan tiga direksi tersebut. Selain kesiapan, pihaknya juga sudah meminta agar sistem tersebut dipending karena dianggap belum matang.

 

 "Kita minta itu dipending saja dulu. Ini berarti belum matang, makanya kita akan pertanyakan lagi ke mereka," ujar pria yang akrab disapa Puli itu kepada Wartawan, Senin (8/12).

 

 Dirinya pun mempertanyakan soal biaya administrasi yang diperuntukkan kepada bank yang diajak kerjasama oleh PDAM Tirtanadi. Ia pun belum mengetahui kemana alokasi dana yang dibebankan kepada pelanggan tersebut sebesar Rp.2.500. Sehingga hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar.

 

 "Kemana itu biaya administrasinya selama ini, harus tahu. Jangan hanya sekedar membuat kebijakan sepihak saja," sebutnya.

 

 Sementara Anggota Komisi C DRPD Sumut Satrya Yudha Wibowo menyebutkan jika sistem pembayaran online tersebut tidak seharusnya menghapuskan sistem lama secara manual. Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang tidak terhadap cara pembayarannya.

 

 "Nanti itu kita akan kaji lagi, karena kan tidak semua bisa mengakses sistem online. Misalnya masyarakat menengah kebawah yang terbiasa dengan sistem manual. Contohnya saja, mana lebih dekat, loket atau bank (yang ditunjuk)," sebutnya.

 

 Untuk itu, dirinya mengimbau agar Tirtanadi tetap memberlakukan sistem manual sambil mempersiapkan sistem online yang mashi harus diperbaiki. Dengan demikian, kedua sistem yang ada, sebaiknya tetap diberlakukan. Apalagi tidak semua orang menganggap jika model online dianggap mudah oleh masyarakat.

 

 "Apalagi sistem manual itu kan membuka lapangan kerja baru, jadi dari situ dia dpat jasa. Sementara yang online silahkan sambil disempurnakan. Yang jadi masalah kan karena tempat pembayarannya masih sedikit," katanya.

 

 Satrya juga meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) segera merumuskan langkah-langkah strategis. Disamping itu, perlu ada arahan yang jelas kepada ketiga direksi tersebut sambil mempersiapkan pemilihan Direktur Utama(Dirut) yang baru. Sehingga tidak muncul kebijakan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

 

 "Kembalikan saja ke Dewas untuk merumuskan hal strategis. Begitu juga Tirtanadi, tidak usah dilakukan kegiatan atau kebijakan strategis, jalankan saja yang reguler," ujarnya.

Category: Berita Online | Views: 456 | Added by: fztm | Tags: Sistem Pembayaran Online, Rekening Air, PDAM Tirtanadi | Rating: 1.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]