Penyeledikan Kasus BPN Medan - 9 December 2014 - Tutorial Berbagai Cara - Berita Online - Bisnis Online - Updated Daily New PTC Sites (Top,Trusted,Elite,Legit,)
Home » 2014 » December » 9 » Penyeledikan Kasus BPN Medan
9:59 PM
Penyeledikan Kasus BPN Medan

Kejatisu Hentikan Penyeledikan Kasus BPN Medan

 

MEDAN

Tidak tahu persis penyebabnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan yang sejak 1,5 tahun silam yang dilakukan proses upaya hukum.

 

Hal ini, diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) M Yusni. Kemudian, dirinya menegaskan jika pihaknya secara resmi sudah menghentikan penanganan perkara itu. Yang menyeret mantan Kadis Pendapatan Kota Medan Syahrul Harahap.

 

”Setelah ditelaah lagi oleh tim penyidik kita, memang tidak ditemukan adanya dugaan korupsi di kasus itu, makanya kita hentikan,” jelas M Yusni kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/12) siang.

 

Dia menuturkan, dari penelahaan ulang oleh penyidik, dalam kasus tersebut lebih mengarah pada pidana umum (pidum), sehingga kasus itu tidak bisa dilanjutkan oleh pihak kejaksaan.”Berkas laporan serta barang bukti laporan serta sitaan sudah dikembalikan ke pelapor,” jelasnya.

 

Meski sudah dihentikan penanganannya oleh penyidik, namun M Yusni memastikan kasus tersebut bakal ditangani oleh Polda Sumut.”Kita kemarin itu sudah menerima surat permintaan berkas laporan kasus tersebut dari Polda, namun kita sampaikan ke mereka jika penyidik kejaksaan tidak berhak menyerahkannya. Yang berhak adalah pelapornya langsung yang menyerahkan ke polisi,” jelasnya.

 

Sementara itu, ketika disinggung lebih jauh soal penilaian gagalnya penyidik dalam mengungkap kasus itu, mantan Kajati Aceh itu membantah. Menurutnya, hal itu lebih kepada kepastian hukum.

 

”Untuk apa kita memaksa kasusnya naik, namun nantinya bakal dinyatakan bebas oleh pengadilan. Kan sia-sia,” jelasnya.

 

Sebagaimana diketahui, dalam kasus itu Kejati Sumut  sudah menetapkan Syahrul Harahap bersama tiga tersangka lain M Torikh, Edison dan Gunawan.

 

Dalam kasus itu, oknum di BPN diduga mengubah peruntukan tanah dari 12 permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian di atas tanah seluas 170.000 m2 berlokasi di Kelurahan Tanjung rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang.

 

Dijelaskan, sesuai kewenangan untuk memberikan hak tanah pemukiman atau rumah tempat tinggal diatas 2000 m2 adalah kewenangan Kanwil Pertanahan dan jika di atas 5000 m2 merupakan wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

 

Tetapi, dalam kasus ini. oknum di BPN Kota Medan membuat Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) tanpa adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang akan dipergunakan sebagai persyaratan dalam permohonan hak atas tanah.

 

Dari sana terbitlah hak-hak atas tanah perorangan yang mengakibatkan terjadinya beban pengeluaran dari kas Kantor BPN Medan, dan hilangnya hak orang lain diatas tanah yang telah diusahai atau dikuasai dengan alasan hak berupa sertifikat dan akta jual beli.

 

Untuk memuluskan perbuatannya oknum pada Kantor Pertanahan Kota Medan diduga melibatkan oknum Dispenda Kota Medan, pada saat itu dipimpin Syahrul Harahap, justru tidak melakukan penelitian kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB serta kelengkapan dokumen pendukungnya.

Category: Berita Online | Views: 514 | Added by: fztm | Tags: Penyeledikan Kasus BPN Medan | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]